CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon membuka ruang dialog terbuka bersama insan pers melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Setda II Kota Cilegon, Kamis (7/8/2025).
FGD yang berbertemakan kemitraan media ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk memperkuat peran pers dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai mitra sekaligus pengawas yang membantu memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik dan transparan.
“Media bukan hanya sekadar penyambung informasi, tapi juga punya tanggung jawab moral sebagai penyampai kritik dan masukan. FGD ini jadi ruang untuk rekan-rekan pers menyuarakan pendapat secara terbuka, bahkan kalau perlu menyampaikan koreksi terhadap kebijakan kami,” ujarnya.
Fajar menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen menjadikan masukan dari insan pers sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Ia bahkan berencana agar forum seperti ini dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali agar komunikasi dan kontrol sosial berjalan berkesinambungan.
“Kita tidak alergi kritik. Tapi kita juga ingin informasi yang disampaikan ke publik tetap akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini kerja sama dua arah,” tambahnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon, Agus Zulkarnain, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa insan pers sejatinya merupakan garda depan dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Ia menyebut sinergi antara media dan pemerintah harus terus dirawat dengan keterbukaan dan saling percaya.
“Kami sangat mengapresiasi kontribusi media yang selama ini telah membantu menyebarkan informasi positif tentang pembangunan di Kota Cilegon. Tapi kami juga sadar, di sisi lain, pers punya tanggung jawab mengoreksi kami jika ada hal yang kurang tepat.” jelas Agus.
Diketahui FGD ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ipung Ernawati Setianingrum, serta puluhan insan pers dari berbagai media lokal dan regional. Dalam forum tersebut, sejumlah jurnalis menyampaikan berbagai catatan terkait pola komunikasi pemerintah, transparansi informasi, hingga akses terhadap data publik. [red/Anjab]
