CILEGON – Polemik seputar program beasiswa Cilegon Juara kembali mengemuka. Kali ini, DPD Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah (Gema) Kota Cilegon menyoroti persoalan transparansi data dan keadilan distribusi penerima beasiswa yang dianggap belum menyentuh warga miskin secara optimal.
Ketua Gema Cilegon, Supardi, menegaskan bahwa program yang digagas Pemkot Cilegon itu masih menyisakan banyak kejanggalan di lapangan. Ia mencontohkan adanya perbedaan mencolok antara data desil penerima dengan kondisi nyata masyarakat.
“Banyak warga Cilegon yang hidup susah, banting tulang jadi buruh cuci, kerja serabutan, tinggal di kontrakan reot, tapi kenapa tidak masuk desil prioritas, Ada apa ini?,” ujar Supardi. Senin (08/9/2025)
Selain itu, Supardi juga menyoroti dominasi mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) ternama di luar Cilegon sebagai penerima utama. Menurutnya, hal ini justru berpotensi menyingkirkan mahasiswa asal Cilegon yang berkuliah di kampus lokal.
“Apakah Pemkot Cilegon lebih bangga membiayai mahasiswa di PTN luar daripada membantu mahasiswa Cilegon yang kuliah di PTS lokal? Ini tidak adil!” tegasnya.
Ia menilai ada logika terbalik dalam kebijakan tersebut.
“Yang tidak mampu itu mikir seribu kali untuk kuliah di luar Cilegon. Kenapa justru mereka yang diprioritaskan? Anak Cilegon yang sudah susah payah kuliah di Cilegon saja sudah bagus, kenapa tidak dibantu,” katanya.
Supardi bahkan menantang Pemkot Cilegon untuk membuka data penerima secara transparan.
“Jangan sampai beasiswa ini hanya dinikmati oleh anak-anak orang kaya yang kuliah di tempat mewah,” tambahnya.
Gema Cilegon pun mendesak agar Pemkot segera melakukan evaluasi dan memastikan keberpihakan program pada masyarakat miskin di Cilegon.
“Kami tidak ingin beasiswa ini hanya jadi ajang pencitraan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Prioritaskan anak-anak Cilegon yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Supardi. [red/Anjab]
