CILEGON – Di tengah suasana peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80, kritik tajam terhadap arah pembangunan Kota Cilegon mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Cilegon, Jumat (15/8/2025).
Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon hadir dan menyuarakan slogan lantang “Cilegon Belum Merdeka” di ruang sidang paripurna, sesaat sebelum sambutan Presiden RI Prabowo Subianto diputar, Jumat (15/8/2025)
Seruan itu bukan tanpa alasan. Formatur Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Tubagus Rizki Andika, Dia menilai bahwa Cilegon belum sepenuhnya berdaulat secara ekonomi, meski menjadi salah satu kota industri strategis di Indonesia. Ia mengungkapkan, tingginya investasi yang masuk belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Cilegon belum merdeka 100%. Apa bedanya investasi asing yang masuk jika 24% masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan? Investasi itu seharusnya berdampak langsung pada rakyat, bukan sekadar menambah deretan angka di neraca ekonomi daerah,” tegas Rizki.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan warga. HMI menilai masih banyak masalah mendasar yang belum tersentuh, mulai dari pengangguran, postur belanja pegawai yang tidak ideal, hingga minimnya keberpihakan investasi pada tenaga kerja lokal.
“Tidak ada bedanya investasi seperti ini dengan imperialisme. Kalau masuknya modal besar tidak menyerap tenaga kerja lokal, tidak mengangkat ekonomi warga, dan pengangguran tetap tinggi, berarti ada yang keliru dalam arah kebijakan,” tambahnya.
Dilokasi yang sama salah satu anggota HMI Cabang Cilegon Arif yang turut menyampaikan pandangan, memperkuat data yang dibawa. Ia menyebut, berdasarkan kategori desil pendapatan, kelompok masyarakat termiskin di Cilegon (desil satu hingga empat) mencapai 24,93%.
“Ini angka kemiskinan yang tinggi untuk kota industri sebesar Cilegon, apalagi ketika nilai investasi di sini terbilang sangat besar,” ujarnya.
HMI Cabang Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera menjalankan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Mereka menekankan perlunya kebijakan yang adil dan merata agar pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir pihak.
“Pemerintah harus memprioritaskan hak masyarakat, menjaga keadilan, dan mengangkat martabat warga Cilegon. Jangan biarkan kota ini terjebak di jurang kemiskinan di tengah gemerlapnya industri,” imbuh nya
Aksi penyampaian aspirasi spontan ini berakhir saat petugas keamanan mengarahkan massa HMI keluar dari ruang sidang paripurna. [red/Anjab]
