Cilegon – Pemerintah Kota Cilegon menegaskan komitmennya dalam mencegah maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, menyatakan bahwa penanganan masalah ini tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus dibarengi dengan langkah-langkah preventif yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Kalau kita hanya reaktif setelah ada kejadian, itu sudah terlambat. Kita harus bertindak sejak dini, dari lingkungan terkecil: rumah dan sekolah,” tegas Fajar di sela sela kegiatan di aula setda. Sabtu (26/7/2025).
Baca Juga :
Peringati Hari Anak Nasional, Pemkot Cilegon Tekankan Peran Keluarga Wujudkan Generasi Emas 2045
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota telah mulai menerapkan sistem pemantauan dan screening dini di sekolah-sekolah. Para guru diminta turut terlibat dalam mengamati perubahan perilaku dan kondisi anak yang bisa menjadi indikasi adanya kekerasan atau pelecehan seksual.
“Saya sudah kumpulkan PGRI bersama Dindikbud. Kita minta guru-guru ikut mengawasi. Misalnya, ada anak yang biasanya ceria tapi tiba-tiba murung, atau sering absen tanpa alasan jelas, itu harus dicurigai. Bisa jadi korban kekerasan seksual,” ujarnya.
Menurut Fajar, tanda-tanda fisik seperti memar atau luka tanpa penjelasan, serta perubahan drastis dalam perilaku, bisa menjadi sinyal adanya pelecehan atau kekerasan seksual. Namun, ia menekankan bahwa penanganannya harus dilakukan secara hati-hati dan penuh empati.
“Nggak usah langsung menghakimi. Tapi dicatat, dilaporkan, dikonsultasikan. Kalau perlu, libatkan pihak psikolog atau pendamping. Kita tidak boleh biarkan anak-anak menghadapi ini sendirian,” tambahnya.
Fajar juga menekankan pentingnya peran aktif orang tua di rumah untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, agar mereka merasa aman untuk bercerita jika mengalami pelecehan.
“Saya minta orang tua, setiap anak pulang sekolah, tanyakan: “Ada hal yang bikin kamu nggak nyaman hari ini?” Lama-kelamaan, anak akan merasa percaya dan berani cerita,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pendidikan tentang perlindungan diri dan kesehatan reproduksi secara tepat dan sesuai usia juga penting diberikan sejak dini, agar anak-anak dapat memahami batas tubuh dan hak mereka untuk merasa aman.
“Anak-anak perlu tahu, mereka berhak mengatakan ‘tidak’ kalau merasa tidak nyaman. Pendidikan karakter dan edukasi seksualitas yang sehat harus dimasukkan dalam kurikulum secara bijak,” jelasnya.
Pemerintah Kota Cilegon juga terus mendorong antara sekolah, dinas, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam membentuk lingkungan yang aman dari kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.
“Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah, guru, orang tua, bahkan lingkungan RT/RW juga harus peduli. Jangan anggap remeh sinyal-sinyal yang muncul dari anak-anak,” pungkasnya. [red/Anjab]
