Cilegon — Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon menghadiri Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha dan Bazar UMKM Tahap 2 yang digelar oleh Tjokro Foundation di Aula DPRD Kota Cilegon, Sabtu (26/7/2025).
Kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi pelaku UMKM dalam memperluas wawasan sekaligus menyuarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sejumlah persoalan klasik seperti permodalan, pemasaran, hingga digitalisasi kembali mencuat, khususnya dari para pelaku UMKM di wilayah Cilegon.
Acara yang berlangsung secara interaktif ini menghadirkan berbagai narasumber dari luar Kota Cilegon untuk memberikan perspektif dan solusi konkret dalam pengembangan usaha. Selain berbagi ilmu, forum ini juga menjadi ajang diskusi terbuka yang dimanfaatkan oleh para peserta untuk menyampaikan aspirasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Fauzi Desviandy menanggapi langsung sejumlah masukan dari para peserta. Ia menyebut bahwa peran dewan adalah menyerap aspirasi dan menjembatani dengan program-program pembangunan ke depan.
“Kegiatan hari ini cukup menarik karena kita bisa saling sharing. Saya sendiri banyak belajar dari peserta. Kita tahu UMKM di Cilegon dan sekitarnya masih bergelut dengan masalah permodalan, pemasaran, dan juga adaptasi digital. Itu hal yang nyata,” ujar Fauzi.
Lebih lanjut, Fauzi menyampaikan bahwa beberapa usulan yang masuk bisa saja ditindaklanjuti dalam bentuk program atau inisiatif dewan. Salah satunya adalah gagasan dari peserta bernama Anjap, yang mengusulkan dibentuknya satu tempat terpadu untuk memasarkan seluruh produk UMKM Kota Cilegon.
“Usulan dari Mas Anjap soal pemusatan lokasi UMKM sangat bagus. Jadi ada satu titik di mana semua produk UMKM bisa ditampilkan, masyarakat tahu ke mana harus belanja produk lokal. Itu bisa kita bawa ke pembahasan di DPRD,” jelasnya.
Fauzi juga menyinggung pentingnya hilirisasi produk lokal sebagai strategi penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, produksi alat-alat tradisional seperti golok dan cangkul bisa dihidupkan kembali melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.
“Kalau kita punya potensi bahan baku, kenapa tidak dimaksimalkan untuk hilirisasi? Golok, cangkul, atau produk pertanian lainnya bisa dikembangkan lewat UMKM. Ini bisa jadi program kolaboratif,” tuturnya.
Fauzi menegaskan, meski secara teknis pembinaan UMKM berada di Komisi III, namun pihaknya terbuka untuk mendorong usulan-usulan tersebut agar masuk dalam program inisiatif lintas fraksi, selama hal itu berdampak positif bagi penguatan ekonomi kerakyatan. [red/Anjab]
