CILEGON – Lonjakan aktivitas tambang di wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang dinilai membutuhkan langkah penataan menyeluruh, bukan hanya penanganan kemacetan sesaat. Pengusaha lokal menilai pemerintah daerah perlu membuat kebijakan khusus untuk mengatur jalur dan ritme kendaraan tambang yang kian padat.
Pengusaha lokal sekaligus aktivis Kadin Banten, Urip Widodo, mengatakan bahwa solusi utama dari persoalan truk tambang yang menumpuk di sejumlah titik adalah penyediaan kantong parkir khusus bagi kendaraan yang menunggu giliran bongkar muat.
“Solusi paling konkret adalah kantong parkir bagi truk yang menunggu giliran. Jadi tidak perlu antre di depan pabrik, cukup menunggu di lokasi khusus sambil menunggu nomor antrean,” ujarnya.
Urip menjelaskan, ketiadaan area parkir sementara selama ini membuat truk kerap berhenti di badan jalan dan menimbulkan kemacetan panjang.
“Kalau ada kantong parkir, antreannya bisa tertib. Selama ini karena tidak ada, jadi siapa cepat dia dapat,” katanya.
Menurutnya, lonjakan volume truk tambang di wilayah Banten terjadi akibat penutupan sejumlah tambang di Jawa Barat, terutama di kawasan Bogor, yang mendorong banyak pengusaha tambang beralih pasokan material ke daerah Bojonegara dan sekitarnya.
“Sekarang terjadi over demand, banyak permintaan atau banjir order,” ungkapnya.
Urip menyebut, sebelum lonjakan terjadi, ia hanya melayani permintaan sekitar 40 kubik per hari, namun kini meningkat hingga 100 kubik per hari, bahkan mencapai 1.200 kubik dalam 12 jam operasional malam.
Meski demikian, ia menyayangkan sebagian besar truk pengangkut material justru berasal dari luar daerah.
“Sayang, truknya banyak dari luar. Kalau gunakan armada lokal, antrean bisa dikendalikan dan efek ekonomi juga kembali ke masyarakat sekitar,” tuturnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial akibat padatnya lalu lintas kendaraan tambang di jalur umum yang digunakan masyarakat.
“Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, pelajar, hingga petani yang melintas di jalan sama,” ucapnya.
Urip menegaskan, tanpa pengaturan yang jelas, antrean truk yang bisa mencapai ratusan unit berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di sekitar jalur tambang.
“Kalau tetap dibiarkan, ratusan dump truck datang bersamaan, pengiriman bisa tertunda, dan komitmen waktu dengan konsumen ikut terganggu,” katanya.
Ia pun berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah inovatif dan responsif untuk menata arus kendaraan tambang agar tertib, adil, dan tidak merugikan masyarakat.
“Perlu ada kebijakan yang mengatur jalur dan ritme kendaraan tambang secara lebih tertib,” pungkasnya. [red/Anjab]
